Puluhan Warga Perumahan Bhineka Asri III,datangi BBHAR PDI Perjuangan

Hukum & Politik1060 Dilihat

KOTA BEKASI – Sebanyak 80 orang warga Perumahan Bhineka Asri III, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, mendatangi kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi untuk meminta bantuan hukum kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan.

Bantuan hukum itu berkaitan dengan persoalan penerbitan sertifikat tanah yang belum diserahkan pihak PT Bangun Bersama selaku pengembang perumahan tersebut.

Warga yang mempercayakan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bantargebang Demak Simanjuntak, sebagai koordinator mereka, mengatakan tujuan kedatangan warga meminta bantuan hukum kepada BBHAR PDI Perjuangan Kota Bekasi.

Menurut Demak, sejak 2014 puluhan warga Perumahan Binneka Asri III telah melunasi pembayaran KPR ke Bank, namun hingga saat ini belum mendapatkan hak berupa sertifikat tanah.

Jadi teman-teman warga Bhineka Asri III ini, sudah lunas KPR rumahnya, tapi sudah sembilan tahun belum juga diberikan sertifikat rumahnya. Sehingga warga bertanya ada apa pihak pengembang sama Bank? Kok bisa sembilan tahun rumah sudah lunas, sertifikatnya belum diberikan,” ujar Demak kepada wartawan, Jumat (24/2/2023).

Terpisah pengurus dan pemegang kuasa hukum yang dipercayai oleh warga perumahan Bhineka Asri III I Made Saputra menjelaskan, setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan warga baik di fraksi maupun di kantor DPC PDI Perjuangan, akhirnya 80 orang warga ini sepakat memberikan kuasa kepada BBHAR untuk melakukan advokasi.

Dari hasil beberapa kali pertemuan, dirinya mendapatkan kesimpulan, ada dugaan permainan antara pihak pengembang dengan pihak bank selaku pemberi KPR. Karena berdasarkan keterangan warga, kebanyakan telah melunasi cicilan sejak tahun 2014.

“Langkah-langkah yang kita ambil adalah menyurati pihak-pihak terkait seperti pengembang dan Bank. Khusus ke bank kita juga akan mengonfirmasi kenapa warga sudah melunasi cicilan rumahnya belum juga diberikan sertifikat tanah sebagai bagian dari hak mereka,” tegas Made.

Made menambahkan, aduan warga tersebut sebaga langkah perlindungan konsumen yang telah menunaikan kewajiban mereka, sehingga sertifikat tanah sebagai bentuk hak kepemilikan atas rumah harus diserahkan.

“Jika langkah persuasif yang kita lakukan seperti mediasi serta konfirmasi tidak diindahkan pihak bank dan pengembang, maka kita BBHAR akan melayangkan somasi sebagai langkah hukum dalam memberikan perlindungan kepada warga sebagai konsumen,” tutupnya. (RED)