KOTA BEKASI – Banjir kiriman dari luapan Sungai Bekasi, menjadi persoalan krusial yang terus dihadapi warga Harapan Baru, Bekasi Utara. Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Kota Bekasi mengusulkan normalisasi sungai, sekaligus pembangunan kolam retensi (polder) di lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT).
Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, mengatakan wilayah Harapan Baru termasuk kelurahan yang paling terdampak banjir, baik dari curah hujan lokal maupun kiriman dari wilayah lain.
“Wilayah Harapan Baru ini banyak yang berbatasan dengan Sungai Bekasi. Kalau meluap, apalagi kiriman, di sini nggak hujan aja pasti kena banjir,” ujarnya usai menggelar reses di RW 05, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Minggu (15/2/2026).
Rizki mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI, Sudjatmiko, dari Komisi V yang membidangi Pekerjaan Umum dalam reses kali ini. Kehadiran wakil rakyat tingkat pusat tersebut, diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir yang melibatkan kewenangan pemerintah pusat.
“Beliau mendengar langsung dan memahami kondisinya. Ini sudah menjadi konsentrasi beliau sejak tahun lalu biar tahun ini bisa ada solusi,” kata Rizki.
Ia merinci beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi banjir kiriman. Pertama, normalisasi atau pengerukan Sungai Bekasi agar tidak dangkal. Kedua, pembangunan kolam resapan atau polder di lahan PJT yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Dengan adanya resapan ini bisa mengurai, atau bahkan bisa meminimalisir tingkat kebanjiran kalau ada kiriman yang terjadi di wilayah sini,” jelasnya.
Rizki menekankan pentingnya normalisasi Sungai Bekasi segera dilakukan, untuk mencegah tanah longsor yang dapat menggerus lahan warga, baik lahan pemakaman maupun pemukiman.
Mengenai realisasi pembangunan polder, politisi PKB Kota Bekasi itu mengatakan usulan akan diajukan tahun ini, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Lahannya milik PJT, anggarannya dari kementerian untuk membuat polder. Nanti Pemerintah Kota Bekasi terlibat dalam proses administrasi dan sinergi program,” ungkapnya.
Sementara menunggu realisasi polder dari pemerintah pusat, Rizki mengimbau masyarakat membuat biopori atau lubang resapan air secara mandiri. Program ini bahkan bisa disinergikan dengan dana Bekasi Keren senilai Rp 100 juta per RW.
“Masyarakat bisa punya cara sendiri untuk menangani banjir, minimal bisa meminimalisir ketika hujan datang,” pungkasnya. (RED)
