KOTA BEKASI – Pelaksanaan Masa Reses III DPRD Kota Bekasi pada 7–12 November 2025 menjadi momentum bagi Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H., selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, untuk kembali turun langsung menyapa masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi di akar rumput. Reses tahun ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih sangat beragam, mulai dari persoalan infrastruktur dasar, pemerataan pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan.
Dalam rangkaian reses yang digelar di beberapa titik wilayah, masyarakat menyampaikan kondisi infrastruktur yang masih banyak membutuhkan perhatian, seperti saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, jalan lingkungan yang belum tersentuh perbaikan, serta fasilitas umum yang memerlukan peningkatan. “Infrastruktur itu bukan hanya urusan fisik, tetapi terkait langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas warga. Aspirasi ini akan menjadi prioritas untuk kami kawal dalam pembahasan anggaran dan program kerja pemerintah daerah,” ujar Wildan.
Di bidang pendidikan, warga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas belajar, perbaikan sarana sekolah, serta kebutuhan tenaga pendidik yang memadai. Termasuk, isu akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang harus dijamin oleh pemerintah daerah sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Kota Bekasi harus memastikan bahwa tiap anak mendapatkan hak belajarnya tanpa hambatan, baik karena sarana, birokrasi, maupun kondisi ekonomi,” tegasnya.
Sisi kesehatan juga menjadi aspirasi yang banyak disampaikan warga, terutama terkait efektivitas layanan Puskesmas dan proses rujukan BPJS Kesehatan. Warga berharap agar pelayanan bisa lebih cepat, transparan, dan manusiawi, sejalan dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Wildan menegaskan bahwa kesehatan adalah layanan dasar yang tidak boleh dinegosiasi. “Jangan sampai ada warga yang terlambat ditangani hanya karena sistem tidak berjalan optimal,” tambahnya.
Di luar itu, persoalan lapangan pekerjaan juga menjadi tema dominan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Warga berharap adanya pelatihan keterampilan, perluasan kemitraan industri, dan program pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah. Menurut Wildan, DPRD akan terus mendorong Pemkot Bekasi agar memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam membuka peluang kerja baru.
Wildan Fathurrahman menutup rangkaian reses dengan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke dalam pembahasan resmi DPRD sebagai bentuk komitmen kerja nyata. “Reses bukan sekadar agenda formal. Ini adalah janji politik dan amanah moral untuk memastikan pembangunan lebih tepat sasaran, lebih adil, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. (RED)
