KOTA BEKASI – Para unsur pimpinan ketua fraksi dan pimpinan komisi DPRD Kota Bekasi adakan Rapat Badan Musyawarah ( Bamus), Kamis (16/5) dengan agenda pembahasan terkait Paripurna LKPJ, Pansus 47,48 dan 49 serta Usulan Agenda khusus Komisi 1 tentang pembatalan rencana rotasi/mutasi yang akan di lakukan Pj Walikota Bekasi R Gani Muhamad.
Meskipun berlangsung alot namun setelah masing – masing Ketua komisi dan Fraksi menyampaikan pandangannya maka bamus hari ini menghasilkan beberapa poin penting diantaranya.
“Komisi 1 mengajukan pembatalan rotasi mutasi dan uji kompetensi yang dilakukan oleh pj walikota diduga mall administrasi, dan diusulkan melalui Bamus.Kesepakatan para ketua komisi serta para ketua fraksi dan pimpinan dewan (non ketua DPRD yang keluar ruangan sidang saat rapat badan musyawarah) menghasilkan kesepakatan , “ungkap Sekertaris Komisi Satu DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan.
Lanjut Nung, pertama adalah surat Komisi 1 DPRD Kota Bekasi terkait keberatan rotasi mutasi dan uji kompetensi yang dilakukan oleh Pj Walikota diduga terjadi kesalahan prosedur dan mall adminstrasi yang harus dilaporkan ke Ombudzman RI agar dianulir dan dikaji ulang, serta melayangkan surat ke Kemendagri dan BKN terkait hal yang dimaksud.
“Seluruh pimpinan komisi dan pimpinan fraksi serta tiga wakil ketua DPRD bersepakat bahwa sebelum ada paripurna LKPJ hari Rabu 22 mei 2024, harus memanggil PJ walikota dan mengadirkannya ke depan rapat Kordinasi dan dengar Pendapat yang dihadiri para pimpinan komisi, pimpinan fraksi untuk di dengar penjelasannya terkait kekisruhan yang terjadi dan disharmonisasi antara Para pemangku OPD dan penjelasan terkait kekisruhan aturan atau perwal PPDB”.tambah Nung panggilan akrab sekretaris komisi 1.
” Jika hal tersebut dianggap belum dapat memuaskan pertanyaan para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi, maka para pimpinan dewan sepakat mengawal dan membuat surat permohonan keberatan/pembatalan dan menganulir ke Ombuzdman RI atas hasil nota dinas Komisi 1 terkait dugaan mall adminstrasi mutasi rotasi uji kompetensi yang sudah dilakukan, “katanya.
Pihaknya berharap upaya yang di lakukan oleh DPRD ini nantinya akan membuka secara terang benderang apakah ada motif lain di balik mutasi /rotasi yang selama ini di tolak olah banyak pihak.Namun Pj memaksakan diri untuk melakukan kebijakan ini padahal enam bulan lagi akan berlangsung pilkada. Dimana seharusnya tidak ada lagi rotasi atau mutasi”. Ucapnya. (Red)
