KOTA BEKASI – Komisi II DPRD Kota Bekasi menyoroti kesiapan operasional layanan Bus Trans Bekasi Keren (Beken) menjelang penerapan tarif berbayar pada awal Maret 2026. Dewan menilai perubahan dari layanan gratis ke berbayar bukan hanya soal tarif, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan anggaran subsidi transportasi publik.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary mengatakan, selama masa uji coba tanpa tarif, minat masyarakat terhadap layanan bus cukup tinggi. Dalam satu pekan operasional, sejak 10 Februari 2026, bus tersebut melayani 4.968 penumpang.
Namun, berdasarkan kajian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, jumlah pengguna diperkirakan akan berkurang setelah tarif diberlakukan sekitar Rp 4.500 per perjalanan.
“Dishub memperkirakan ada penurunan sekitar 15 persen ketika layanan mulai berbayar,” ujar Latu.
Menurut dia, potensi penurunan penumpang harus diantisipasi karena akan berpengaruh terhadap besarnya subsidi pemerintah daerah. Semakin sedikit pengguna, semakin besar pula biaya operasional yang harus ditanggung anggaran daerah.
Karena itu, DPRD meminta Dishub menyiapkan perencanaan jangka panjang yang terukur, termasuk target jumlah penumpang, evaluasi tahunan, serta peta pengembangan layanan.
Ia mengingatkan, tingginya minat masyarakat saat masa gratis tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan.
“Kalau hanya ramai ketika gratis, lalu menurun saat berbayar, beban operasional justru akan semakin berat,” kata dia.
DPRD juga tengah mengkaji perubahan alokasi subsidi operasional melalui APBD Perubahan 2026. Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 12,6 miliar, terdiri dari Rp 2,8 miliar untuk Bus Beken dan Rp 9,8 miliar untuk layanan Biskita Trans Patriot Bekasi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi merencanakan anggaran sekitar Rp 9 miliar pada APBD 2026 untuk operasional kedua layanan tersebut.
Latu menilai, peningkatan subsidi harus diimbangi peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Jika jumlah penumpang meningkat, beban subsidi dapat ditekan. Sebaliknya, penurunan pengguna akan membuat pembiayaan operasional terus membesar.
Oleh sebab itu, DPRD meminta Dishub menyiapkan langkah konkret, mulai dari integrasi rute, peningkatan layanan, hingga strategi sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami ingin ada rencana kerja yang jelas dan terukur agar layanan ini berkelanjutan, bukan hanya sukses saat masa gratis,” pungkasnya. (ADV)
