KOTA BEKASI – Rencana penataan kabel di sejumlah titik di Kota Bekasi menuai sorotan warga. Meski disebut sebagai upaya memperbaiki estetika kota, pelaksanaan proyek ini dinilai belum terkoordinasi dengan baik dan justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi menjelaskan bahwa proyek yang digarap oleh salah satu perusahaan (PT) tersebut belum memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah.
“Kota Bekasi tidak mendapatkan income dari proyek ini. Mereka hanya berjanji merapikan kabel agar pemandangan lebih bagus,” ujarnya.
Namun, pelaksanaan di lapangan kerap menimbulkan masalah. Galian tanah yang dilakukan sering kali mengganggu lalu lintas, bahkan membahayakan pengendara saat musim hujan.
“Kalau hujan, tanah galian berserakan di jalan dan membuat licin. Itu bisa membahayakan pengendara,” tambahnya.
Terlebih dirinya berharap pihak pelaksana proyek memiliki standar operasional yang jelas, termasuk penanganan material galian agar tidak berceceran.
“Minimal material dimasukkan ke dalam karung, jangan dibiarkan berserakan. Kalau musim hujan, bisa berbahaya,” katanya.
Selain itu, ia menilai lemahnya koordinasi antara pihak perusahaan dengan dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub).
“Seharusnya ada pemberitahuan dan izin resmi. Jangan sampai proyek berjalan tanpa koordinasi. Yang dirugikan bukan dinas, tapi masyarakat pengguna jalan,” tegasnya.
Meski tujuan proyek dianggap positif karena kabel-kabel akan ditanam di bawah tanah sehingga tidak lagi semrawut, warga menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi agar pelaksanaan tidak menimbulkan masalah baru.
“Kalau memang dilaksanakan, pastikan sesuai SOP. Jangan sampai menambah persoalan di masyarakat,” pungkasnya. (ADV).
