KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bersama PT Mitra Patriot selaku pengelola kawasan Wisata Air Kalimalang tengah mematangkan skema sewa lapak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema ini dirancang agar tetap terjangkau, sekaligus mendorong pelaku UMKM berjualan secara resmi di kawasan wisata yang dikelola secara terpadu.
Direktur Utama PT Mitra Patriot (PTMP) David Rahardja mengatakan, hingga saat ini nilai sewa lapak belum bersifat final dan masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Kota Bekasi.
“Terkait nilai sewa, itu belum final dan belum mengikat karena masih terus kami godok bersama Pemkot,” ujar David saat memberikan penjelasan, baru-baru ini.
Meski demikian, David mengungkapkan gambaran awal besaran tarif yang disiapkan. Untuk kategori lapak reguler, nilai sewa diproyeksikan berada di kisaran Rp 100 juta per tahun. Sementara untuk UMKM, angka awal ditetapkan sebesar Rp 50 juta per tahun.
Khusus bagi UMKM, pengelola berencana memberikan subsidi tambahan. PTMP, kata David, akan memberikan potongan sebesar Rp 10 juta sehingga nilai sewa UMKM turun menjadi Rp 40 juta per tahun.
“Untuk UMKM, kami fokuskan agar lebih ringan. Dari kami sebagai pengelola, ada subsidi Rp 10 juta, jadi nilainya turun menjadi Rp 40 juta,” jelasnya.
Pemkot Bekasi juga disebut akan ikut memberikan subsidi tambahan. Informasi yang diterima PTMP, Pemkot berencana memberikan keringanan sekitar Rp 5 juta, sehingga beban sewa UMKM berpotensi turun menjadi Rp 35 juta per tahun.
Bahkan, skema subsidi masih berpeluang bertambah. David mengungkapkan, adanya ketertarikan sponsor dari perusahaan minuman yang ingin melakukan branding produk di kawasan wisata tersebut, termasuk pada kontainer atau lapak UMKM.
“Mereka mau membranding minumannya yang dijual di lokasi dan juga kontainernya. Dari situ, ada rencana subsidi lagi sekitar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta,” kata David.
Dengan rangkaian subsidi tersebut, nilai sewa lapak UMKM diperkirakan bisa ditekan hingga sekitar Rp 30 juta per tahun. Jika dirata-ratakan, angka tersebut setara dengan Rp 2,5 juta per bulan atau kurang dari Rp 100.000 per hari.
“Kalau dihitung per bulan Rp 2,5 juta, per hari tidak sampai Rp 100 ribu. Saya kira ini sudah cukup memadai untuk UMKM, apalagi berjualannya nanti di kawasan wisata,” ujarnya.
David optimis, potensi pendapatan UMKM di kawasan wisata akan jauh lebih baik dibandingkan berjualan di pinggir jalan. Ia menyinggung kondisi UMKM informal yang kerap mengeluarkan biaya harian tidak resmi dengan kisaran Rp 75.000 hingga Rp 100.000 per hari.
“Kalau ini resmi, biayanya tidak sampai Rp 100 ribu per hari. Menurut saya sudah sepadan. Selain lebih tertata, ujung-ujungnya juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah karena ini pemasukan resmi untuk Pemkot Bekasi,” pungkasnya.
Skema tersebut diharapkan tidak hanya meringankan beban UMKM, tetapi juga menjadi solusi penataan kawasan, peningkatan ekonomi lokal, serta optimalisasi penerimaan daerah dari sektor wisata dan perdagangan. (RED)
