KOTA BEKASI – Persoalan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, di enam titik wilayah Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Curah hujan yang tinggi membuat berbagai persoalan infrastruktur, terutama drainase, muncul hampir di setiap lokasi yang ia kunjungi.
Samuel mengatakan, mayoritas warga meminta normalisasi saluran air, pengerukan kali hingga peninggian tanggul. Menurutnya, kondisi musim hujan saat reses berlangsung membuat dampak genangan lebih terasa, sehingga kebutuhan penanganan banjir menjadi prioritas.
“Banyak warga mengeluhkan kebanjiran. Ada yang perlu pengerukan, ada peninggian tanggul, juga saluran air yang harus diperbesar. Insyaallah kita upayakan realisasi bertahap,” kata Samuel.
Ia menargetkan, sejumlah usulan besar dapat masuk program pekerjaan tahun anggaran 2027. Sementara kebutuhan ringan seperti pengurukan atau perapihan saluran, akan dikoordinasikan langsung dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) tanpa harus menunggu program pokok pikiran (pokir).
Lanjut Samuel, beberapa titik memang tidak cukup ditangani secara manual. Pengerukan sedimentasi harus menggunakan alat berat berukuran kecil agar saluran air kembali berfungsi optimal.
RW 10 Kayuringin Jadi Titik Paling Rawan
Dari enam lokasi reses, wilayah RW 10 Kelurahan Kayuringin, Bekasi Selatan, disebut paling krusial. Ia menyebut genangan bisa muncul bahkan saat hujan ringan.
Menurutnya, kondisi geografis wilayah tersebut berada di cekungan serta menjadi jalur pertemuan aliran air dari dua pintu air. Akibatnya, debit air selalu melintas dan meluap ke permukiman.
Sebagai solusi jangka pendek, Samuel berencana membantu pengadaan pompa air. Kehadiran pompa diharapkan dapat mempercepat surutnya genangan ketika hujan turun.
“Pompa bukan menghilangkan banjir, tapi mempercepat penurunan debit air. Selain itu saluran U-ditch harus diperbesar supaya aliran lancar,” ujarnya.
Ia juga menilai, pembangunan sumur resapan kurang efektif di wilayah tersebut, sehingga perbaikan jaringan drainase menjadi pilihan yang lebih realistis.
Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Dua Kebutuhan Utama
Menariknya, berbeda dengan isu yang sering diangkat pemerintah mengenai penguatan UMKM, Samuel mengaku hampir tidak menerima keluhan terkait usaha kecil. Warga justru lebih banyak meminta bantuan pendidikan.
Banyak masyarakat, khususnya keluarga muda di kawasan perumahan yang ia kunjungi, menanyakan bantuan biaya kuliah melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
“Ada yang datang bilang, ‘Bang saya mau kuliah, bisa bantu KIP?’ Nah itu yang sekarang saya coba carikan jalannya lewat koordinasi pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk tingkat SD hingga SMA, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) masih bisa dibantu melalui jaringan aspirasi legislatif pusat. Namun untuk KIP Kuliah, kuotanya terbatas sehingga membutuhkan komunikasi lintas lembaga.
Samuel menyimpulkan hasil resesnya menunjukkan dua kebutuhan paling mendesak warga Bekasi saat ini, yakni perbaikan infrastruktur pengendali banjir dan akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau.
“Jadi bukan cuma jalan atau drainase, tapi pendidikan juga jadi harapan masyarakat. Dua hal itu yang paling sering disampaikan warga kepada saya,” pungkasnya. (RED)
