KOTA BEKASI – Ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, mendesak pemerintah kota untuk segera mengubah pola distribusi anggaran yang selama ini dinilai masih terpusat di kawasan tertentu.
Kritik tersebut disampaikan Faisal, lantaran dirinya menemukan fakta bahwa masih banyak wilayah pinggiran yang minim sentuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, perbaikan berulang kali dilakukan di lokasi yang sama.
“Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus tersebar dan menyentuh banyak titik. Jangan hanya satu wilayah yang terus dibenahi, sementara daerah lain tertinggal,” tegasnya.
Politisi Golkar ini menekankan bahwa hasil reses bukan sekadar formalitas, melainkan potret nyata kebutuhan warga. Ia meminta agar arah kebijakan anggaran ke depan tidak lagi berdasarkan kepentingan elit semata, melainkan disusun secara proporsional sesuai kebutuhan tiap lingkungan.
Menurut Faisal, pemerataan pembangunan tidak hanya sebatas beton dan aspal, tetapi juga harus mencakup penguatan ekonomi di tingkat masyarakat.
Ia mendorong agar peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diperkuat melalui dukungan anggaran yang nyata untuk memberdayakan warga.
“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat di akar rumput. RT dan RW perlu mendapat dukungan nyata dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal berharap adanya revolusi prioritas pembangunan. Tujuannya agar kue pembangunan Kota Bekasi dapat dinikmati secara inklusif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga merata hingga ke permukiman warga.
“Semangatnya adalah merapikan prioritas pembangunan agar manfaatnya dirasakan luas, serta memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian yang proporsional,” pungkasnya. (ADV).
